Senin, 31 Juli 2017

Dana Haji untuk Infrastruktur? Kenapa Tidak?

Baru-baru ini terdengar berita bahwa Presiden Joko Widodo memberikan usulan bahwa dana haji digunakan untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Dana haji di Indonesia sendiri jumlahnya fantastis karena mencapai Rp 90 triliun. Jumlah yang besar ini merupakan hasil dari dana yang terkumpul dari pendaftaran jamaah haji untuk mendapatkan porsi keberangkatan. Dana ini disebut sebagai dana awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Sebenarnya dana ini tidak sepenuhnya menganggur karena dimanfaatkan untuk membeli sukuk atau yang biasa disebut Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) namun jumlahnya konservatif yakni hanya 40% karena adanya faktor risiko juga di dalamnya.
Dana Haji

Dana haji sejatinya merupakan dana umat yang diamanahkan kepada negara. Negara berkewajiban mengelolanya dengan tata kelola yang baik dan sejauh ini tidak ada masalah yang sangat besar terjadi pada calon jemaah haji yang akan berangkat. Tidak terdengar cerita bahwa banyak calon jemaah haji yang hajinya lewat negara mengalami gagal berangkat haji. Lain halnya dengan swasta yang banyak terdengar kabar bahwa terjadi banyak penipuan berkedok pemberangkatan haji. Tidak banyak masalah itu karena selama ini pemerintah sangat konservatif atau menggunakan cara yang berisiko rendah dalam mengelola dana haji yakni dengan mengalokasikan dana untuk sukuk dan sebagian dananya disimpan. Namun hal tersebut akan berbeda jika tata kelola yang lebih agresif, risiko pun akan semakin besar.

Berkaca pada Malaysia
Tindakan pemerintah dalam menginvestasikan dana haji sebenarnya bukanlah rintisan yang pertama, Malaysia sudah melakukannya terlebih dahulu. Malaysia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga memliki jamaah haji yang besar dengan kuota haji per tahunnya mencapai 26.000 orang dan calon jamaah haji yang berada pada daftar tunggu mencapai 700.000 orang. Dana haji di Malaysia dikelola dengan cara yang agresif yaitu diinvestasikan pada sektor riil. Sektor-sektor yang diinvestasikan berupa sektor properti, perkebunan, infrastruktur dan pasar modal. Namun sejauh ini tidak ada masalah besar yang terjadi dalam pemberangkatan jemaah haji di Malaysia dan tata kelola dana haji Malaysia tergolong sukses.

Daripada Menganggur Lebih Baik Diinvestasikan Asalkan Tata Kelola Benar
Dana haji yang jumlahnya besar memiliki potensi yang besar jika diinvestasikan toh hasilnya juga dapat digunakan untuk menekan biaya penyelenggaraan haji juga. Seperti halnya kita yang memiliki uang nganggur maka lebih baik kita gunakan uang kita untuk bekerja daripada menganggur dan tidak menghasilkan apa-apa. Dana haji yang produktif akan memberikan imbal hasil dan imbal hasil ini juga dapat digunakan untuk keperluan haji juga yakni dengan menekan biaya haji sehingga kemaslahatan umat dapat tercapai. Tentu saja dalam berinvestasi memiliki risiko yang ada dibaliknya namun jika dikelola dengan manajemen risiko yang baik tentu saja hal tersebut dapat dihindari. Yang menjadi masalahnya adalah kemampuan pemerintah dalam mengelola dana haji agar menjadi produktif dan tetap aman sehingga tidak mengganggu kepentingan jamaah.

Investasi Harus Berbasis Syariah
Selama ini pemerintah sudah cukup baik dengan mengalokasikan dana ke sukuk atau SBSN yang notabene berbasis syariah. Jangan sampai dana haji masuk ke sektor yang tidak berbasis syariah karena dana haji merupakan titipan umat. Sejatinya dana haji merupakan dana yang sakral karena menyangkut penggunaannya untuk ibadah sehingga juga harus diinvestasikan dalam cara yang Islami juga. Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) saham-saham konstruksi seperti WIKA, WSKT, ADHI, PTPP masuk di dalamnya yang artinya sektor infrastruktur masih dalam kategori syariah. Jadi investasi di sektor infrastruktur masih dalam kategori syariah asal dengan tata kelola yang benar.

Melihat Kinerja Infrastruktur Indonesia
Tentunya pemerintah tidak asal dalam menentukan sektor yang dipilih untuk investasi. Sektor infrastruktur termasuk sektor yang sangat produktif dan memiliki prospek cerah di Indonesia. Lihat saja kinerja emiten-emiten konstruksi yang membukukan kenaikan laba dari tahun ke tahun. Ekonomi Indonesia yang stabil dan terus bertumbuh serta infrastruktur yang masih kurang membuat sektor ini masih memiliki permintaan yang tinggi sehingga imbal hasil yang dihasilkan dari sektor ini juga sangat tinggi untuk jangka panjang.

Kesimpulan:
Dana haji sejatinya merupakan dana umat untuk ke tanah suci. Selama ini dana haji dekelola dengan sangat konservatif dan hati-hati. Presiden Jokowi yang mengusulkan bahwa dana haji diinvestasikan ke sektor infrastruktur membuat pro kontra di dalamnya. Namun melihat imbal hasil yang besar di sektor konstruksi membuat hasilnya melebihi risiko yang ada asalkan dikelola dengan benar. Imbal hasil dari investasi ini dapat digunakan untuk mengurangi pembiayaan haji.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar